Cara Jitu Menghindari Konflik CSR Jakarta

 

Membaca artikel Bapak Isson Khairul yang baru-baru ini menjadi HL dengan judul “Silahkan Ahok Ber-Kungfu Lidah” sangatlah menarik. Pembaca (termasuk saya) seakan dibawa menjadi tim penyedik untuk mencoba memahami tiap-tiap fakta dan petunjuk yang dipaparkan oleh beliau.

Benar tidak adanya keterlibatan Pak Ahok ataupun ada tidaknya penyelewengan memang belum ada dan itu hanya bisa dikatakan nanti saat investigasi berakhir. Namun walau bagaimanapun, artikel bapak Isson Khairul perlu diacungkan jempol karena sekali lagi membangunkan dan mengingatkan masyarakat untuk tetap aktif sebagai penjaga kinerja dantransparansi setiap pejabat publik di negara kita, termasuk di Jakarta yang notabenenya sedang berada di atas langit.

Apa yang ingin saya paparkan dalam artikel saya, bukanlah bukti keterlibatan atau bukti untuk menentang keterlibatan Pak Ahok dalam polemik ini. Yang saya ingin paparkan sebagai orang awam dan juga pemerhati CSR adalah untuk memberikan cara jitu untuk menghindari konfik CSR serupa terjadi lagi.

 CSR, Pedang Bermata Dua

Bagi yang belum paham, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada dasarmya adalah inisiatif dan usaha pihak swasta dalam menyampaikan kepedulian terhadap isu-isu sosial di masyarakat.

Saat ini di tengah meningkatnya trend istilah Go green, sustainability, fair trade dan giving back to society di Indonesia, istilah  CSR memang sedang naik daun di antara masyarakat dan perusahan-perusahaan. Alhasil saat ini pembaca pasti lebih sering mendengar berbagai perusahan melakukan CSR dibanding perusahan yang ada kaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) walaupun pada dasarnya Undang-Undang yang mengatur perihal CSR lebih condong untuk mendorong perusahaan yang memanfaatkan SDA untuk melakukan CSR.

Apakah salah jika semakin banyak kegiatan CSR? Tidak! Namun yang perlu diperhatikan adalah CSR ibarat sebuah pedang bermata dua.

Di satu sisi pengikutsertaan dan sinkronisasi pihak swasta melalui skema CSR bisa diarahkan untuk membantu Negara atau daerah mencapai target-target agenda nasional atau daerah. Hal ini mungkin karena tidak jarang pihak swasta mempunyai kemampuan ekonomi yang hampir sama dengan pemerintah seperti apa yang dilansir oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2007.

Di sisi lain, maraknya kegiatan CSR yang dilakukan pihak-pihak swasta dalam sepuluh tahun terakhir ini masih terkesan tidak terarah dan untuk publikasi semata. Lebihnya lagi saat CSR berbentuk materi (umumnya memang dalam bentuk materi) sehingga CSR menjadi rawan konflik, rawan kepentingan dan rawan penyelewengan saat pengelola CSR tidak dapat dimintai akuntabilitasnya.

Dua sisi CSR ini membuat saya semakin yakin untuk meminta para pemmpin (termasuk pak Jokowi dan Pak Ahok) untuk berhati-hati mengunakan CSR. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pada wartawan Tempo 22 Juli 2013 lalu.

Jadi jelas pengelolaan CSR tidak boleh main-main dan memang benar ada celahnya yang dapat disalahgunakan! Pengalaman yang dialami Jakarta saat ini adalah normal. Dan proses untuk menjadi lebih baik (walau bisa juga belajar sebelum jadi masalah)

Kini kuncinya hanya ada di intergritas dan komitmen pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana agar CSR yang dilaksanakan pihak swasta dapat berjalan efektif dan sesuai dengan arah pembangunan nasional ataupun daerah.

sangat jelas bahwa pemerintah perlu dengan segera menciptakan regulasi dan instrumen hukum yang lebih komprehensif!

 Konsep Integrasi CSR Terarah

Solusi Masalah Ahok Center (Konsep Integrasi CSR Terarah) - Felix Kusmanto

Solusi Masalah Ahok Center (Konsep Integrasi CSR Terarah) – Felix Kusmanto

Pada dasarnya saya senang saat mendengar banyak perusahaan yang merespon ajakan Pak Jokowi untuk ikut serta membangun Jakarta. Namun demikian disaat yang bersamaan saya juga khawatir.

Karena menurut saya CSR adalah suatu hal yang seharusnya bersifat sukarela. Segala Usaha yang memaksa pihak swasta untuk melaksanakan CSR melalui penyusunan kebijakan maupun tekanan dapat membuat pihak swasta semakin bersikeras untuk bekerja sama dengan pemerintah dan juga membuat usaha CSR di Indonesia menjadi tidak tulus. Sebagai contoh saya tidak setujuh dengan pendekatan yang dilansir dalam artikel ini.

Menurut hemat saya sebelum pemerintah mengetok pintu swasta untuk meminta kontribusi CSR, ada baiknya pemerintah memberikan masterplan terlebih dahulu , apa yang ingin dilakukan dan digarap. Sehingga pihak swasta bisa dengan mudah mengetahui jenis bantuan apa yang bisa dilakukan.

Kemudian pemerintah ada baiknya menjalankan konsep Integrasi CSR terarah. Dimana selain sebagai policy maker,pemerintah dapat menjadi pencentus sebuah institusi indepeden yang bisa berupa foundation atau yayasan untuk mengintegrasi kontribusi-kontribusi CSR dari tiap-tiap perusahan pendonor yang ada. Hasil kontribusi dari pihak swasta akan digunakan untuk rencana yang telah dipaparkan sebelumnya, sehingga kontribusi yang masuk dan kemana kontribusi itu keluar menjadi lebih jelas dan tidak terkesan tidak terarah.

Konsep pendirian foundation atau yayasan yang mandiri dan transparan sangat penting di konteks ini demi menepikan pandangan-pandangan negatif terhadap penanganan kontribusi CSR perusahan-perusahan pendonor. Keikutsertaan pihak swasta, dukungan pemerintah, ketransparanan yayasan ini dan produk yang diberikan yayasan ini menjadi kunci keberhasilan dari konsep ini

Dalam hal pengawasan, peristiwa Ahok center tidak mungkin lagi terjadi karena kontribusi masuk ke lembaga yang berbadan hukum dan jelas pembentukkannya.  Peristiwa Ahok center juga tidak mungkin terjadi karena lembaga dan penggunaan kontribusi CSR diawasi tidak hanya oleh satu organisasi atau satu pihak, melaikan oleh pemerintah yang bisa diwakili oleh Forum Corporate Social Responsibility yang telah dibentuk pada tahun 2012 dan juga masyaraat.

Pemerintah juga berperan sebagai pemberikan insentif bisa berupa pajak pajak, award atau lainya yang jelas. Sehingga tidak munculnya persepsi atau kebiasaan untuk meminta timbal balik dari kontribusi yang ada. Insentif juga dapat menghilangkan usaha “main belakang” karena kontribusi perusahan menjadi jelas dihargai.

Berdasarkan hasil penelitian saya melalui focus group terhadap enam responden swasta dari lima industri yang berbeda dan yang sudah sudah menjalankan kegiatan CSR di Indonesia, Konsep Integrasi CSR Terarah pada umumnya dapat diterima oleh pihak swasta yang sudah menjalankan kegiatan CSR di Indonesia.

Semoga konsep ini bisa membantu pemerintah Jakarta dan juga Indonesia yang mulai melirik manfaat CSR. Dengan kepedulian dan izin dari yang diatas hal ini mungkin terjadi dan membawa dampak positif

Salam

Felix Kusmanto

Penggagas Konsep Integrasi CSR Terarah (2012) dan penulis Peran Corporate Social Responsibility Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia (2012) 

Aha! Why don't you leave a comment?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s