Serba Serbi Setelah Stop Pengiriman TKI PRT

Malaysia dan tenaga kerja asing

Malaysia sebagai salah satu negara yang dinamis di Asia Tenggara memang butuh banyak tenaga kerja asing untuk di pekerjakan di berbagai sektor (manufaktur, konstruksi, pekebunan, pertanian, jasa dan pembantu rumah tangga). Oleh karena itu, sejak lama Malaysia telah membuka pintunya untuk memperbolehkan arus pekerja asing masuk.

Walau demikian Malaysia mempunyai berbagai aturan ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing hanya boleh bekerja di sektor-sektor tertentu yang telah di tetapkan. Contoh untuk satpam, Malaysia hanya memperbolehkan orang Nepal (kecuali di KBRI, satpamnya asal Indonesia). Hal ini dikarenakan Nepal dan Malaysia sudah memiliki perjanjian tersebut. Nepal memiliki pelatihan tersendiri terhadap calon satpam untuk Malaysia, bahkan sekelas pasukan khusus Gurhka.

Pekerja India adalah pekerja asing yang satu-satunya di perbolehkan untuk menangani konstruksi yang berkaitan dengan sistem jaringan listrik tegangan listrik. Masih banyak contohnya yang jika disebutkan, tulisan ini kawatir menjadi tidak efektif.

Fakta lapangan masih menunjukan bahwa Pekerja asal Indonesia masih menempati jumlah terbanyak yang mengisi seluruh sektor yang ditawarkan di Malaysia, dari sektor manufaktur, perkebunan, pertanian, konstruksi, jasa hingga pembantu rumah tangga.

Namun dikarenakan meningkatnya kesadaran atas berbagai hal seperti hak-hak dan kewajiban seorang pekerja, pekerja Indonesia dan juga pemerintah asal Indonesia mulai mencoba menaikan standard taraf hidup bagi pekerja Indonesia secara umum di Malaysia. Terutama di kalangan PRT yang sering mengalamai penganiayaan, Indonesia terus melakukan dialog dengan pemerintah Malaysia untuk mencari jalan tengah masalah ini. Dimulai dari hari libur sehari dalam satu minggu, passport di pegang oleh pekerja, kenaikan gaji, perlindungan PRT dan lain-lain.

Hal diatas pada dasarnya adalah wajar. Sebagai contoh, hari libur sehari sudah di miliki oleh pekerja asal Filipina sejak pemerinah Filipina melakukan penekanan atas hal itu, Passport dipegang sendiri adalah hak asasi manusia, karena itu ada identitas seseorang di luar negeri.  Namun untuk kenaikan gaji, dialog masih berlangsung secara alot. Belum ada kesepakatan “Ya” antara kedua pihak. Jika mengacu pada tenaga asing asal Filipina, gaji pekerja Indonesia masih relative lebih kecil.

Dampak belum sepakatnya kedua pemerintah

Dengan belum adanya kesepakatan dari kedua pemerintah terhadap jumlah gaji bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya pada sektor PRT, akan banyak dampak negative yang muncul dan tentunya dapat mengancam baik Tenaga kerja Indonesia dan pemerintah Indonesia sendiri. Disatu sisi bagi tenaga kerja asal Indonesia, belum jelasnya hasil dialog mengancam lapangan pekerjaan, keselataman dan kesejahteraan tenaga kerja. Bagi pemerintah, citra Indonesia akan menurun dikarenakan tidak dapat mengatasi masalah dengan cepat.

1. Hal yang sudah jelas terlihat adalah sudah semakin banyaknya lapangan pekerjaan di restoran-restoran yang telah disisi oleh para pekerja asal Myanmar. Di sektor PRT, hadirnya PRT asal kamboja semakin terasa. Pengalihan ini dikarenakan gaji bagi kedua pekerja asal dua negara itu relative lebih kecil dan masih banyak pelamarnya. Disamping itu beberapa alasan lain adalah pekerja asal myanmar cukup lumayan dalam berbahasa inggris dan mandarin sehingga membantu dalam kegiatan sehari-hari. Bagi pekerja kamboja, kelas bahasa inggris adalah syarat wajib sebelum masuk dalam dunia bekerja (tentu saja, karena orang malaysia tidak paham bahasa Khmer) .

2. Keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja adalah ancaman lainnya. Tidak dapat di pungkiri walaupun pemerintah Indonesia secara diplomasi telah menyatakan memberhentikan pengiriman tenaga kerja, di lapangan situasi berbeda. Pergerakan manusia dari Indonesia ke Malaysia tetap berjalan. Lain kata, adalah semakin bertambahnya pekerja ilegal masuk ke Malaysia, baik pekerja yang pulang bulanan dan yang overstay di Malaysia.

Di Malaysia (dimanapun juga rasanya demikian) jika tidak mempunyai izin bekerja pasti keselamatan dan kesejahteraan seorang individu sudah pasti terancam. Pihak imigrasi dan group sukarelawan atau RELA sering melakukan razia-razia untuk menangkap pekerja asing tanpa izin. Tak jarang penyiksaan menjadi ancaman keselamatan bagi para pekerja saat di periksa ataupun saat di rumah tahanan.

Bagi pekerja yang tidak mempunyai izin, kehilangan hak-hak paling mendasar dan selalu merasa terancam adalah efek samping fisk dan kejiwaan yang lumrah. Sebagai contoh, tidak dapat gaji yang sepadan adalah hal paling biasa jika seseorang tidak mempunyai izin. Alhasil kesejahteraan dipertaruhkan. Ada contoh nyata yang dapat di temukan di Malaysia dari berbagai pekerja asing di Malaysia, tidak hanya pekerja Indonesia yang sering mengalami hal ini.

Peran Pemerintah Penting

Peran pemerintah dalam hal ini penting, oleh karena itu sudah jangan selalunya berceramah bahwa “TKI adalah pahlawan devisa negara”

Jika TKI adalah kontributor devisa negara yang potensial, sudah seyoganya pemerintah juga memperlakukan TKI layaknya pahlawan, hal mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang siap bersaing adalah hal yang wajib. Ini  dapat dicapai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia, prosedur dari perekrutan dan pengiriman, prosedur perlindungan dan lain-lain.

Ucapan terima kasih kepada KBRI Kuala Lumpur dan Konsulat jendral di Penang dan Johor yang dapat memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja Indonesia. Namun prinsip pencegahan tetaplah penting. Dan disinilah peran pemerintah pusat harus bermain.

Ide bahwa 2011 mendatang, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan mengurangi, bahkan menghentikan pengiriman TKI keluar negeri untuk tenaga pembantu rumah tangga (PRT) dan hanya akan mengirimkan TKI untuk perawat guna memperbaiki citra Indonesia adalah sebuah WACANA TANTANGAN.

Apa bisa 2011 kita hanya akan mengirimkan TKI untuk perawat saja, saat sebagian besar tenaga kerja yang tersedia belum dibekali kemampuan dan keterampilan perawat?

Jika yang pemerintah inginkan adalah memperbaiki citra Indonesia (seperti yang tertulis di dua paragraf diatas), maka yang harusnya dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dengan daya saing, Keterampilan berinteraksi dengan baik, memberikan penyuluhan hak dan kewajiban. FAKTA PENTING ADALAH, SEBUAH CITRA TIDAK HANYA DAPAT MUNCUL DARI TKI GOLONGAN SEJENIS PERAWAT, PRT JUGA DAPAT BERMARTABAT DAN MEMPERBAIKI CITRA NEGARA.

Mohon maaf disini saya tidak memasukan fakta bahwa TKI juga termasuk pekerja-pekerja profesional asal Indonesia yang kerja di Air Asia, Petronas, Universitas-Universitas ternama dan bidang profesional lainnya. Karena orang sering menggolongkan mereka lebih sebagai expatriate ketimbang foreign worker. Tapi dasarnya mereka juga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) hehe.

Salam

Referensi:

Employment of foreign worker

Pemerintah Stop pengiriman TKI PRT

Aha! Why don't you leave a comment?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s