Industri Kreatif Indonesia, Perlu Solusi Kreatif (Pemanfaatan CSR secara terarah)

Pemerintah itu lucu.

Pemerintah mendengar tetapi tidak seperti mendengar, pemerintah melihat tetapi tidak seperti melihat, pemerintah paham tetapi tidak seperti paham, pemerintah merasa tetapi tidak seperti merasa.  Itu lah komentar saya saat membaca harian Kompas, Kamis 25 April 2013 dengan judul Akses Pemodalan Jadi Hambatan.

Dalam artikel tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah paham (sudah berulang kali paham) bahwa Industri Kreatif mempunyai potensi yang sangat besar untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain menggerakan dan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, Industri Kreatif pun memiliki efek positif lain yang tidak kalah penting. Contohnya seperti mengurangi kemiskinan, peningkatan daya saing industri Indonesia, meningkatkan inovasi kreatifitas dan juga membangun citra dan identitas bangsa kita di kancah global.

Namun demikian sejak tahun 2008 atau sejak diluncurkannya Dokumen Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025pemerintah terus menerus berkutat dan terkesan pasrah terhadap “sikon” atau kondisi tantangan Industri Kreatif: i) Akses Permodalan dan ii) Kesiapan SDM untuk Manajemen usaha (termasuk Pemasaran, keuangan dan pemanfaatan teknologi).

Alhasil Industri Kreatif Indonesia terkesan (selalu terkesan) jalan ditempat dan jika jalanpun terkesan autopilot.

Hal ini sangat disayangkan dan ironis karena sebenarnya Pertama Indonesia berada di barisan depan di antara negara-negara Asia Pasifik dan juga didukung jumlah SDM kreatif yang besar (43 persen penduduk usia produktif / 103 juta orang) dan kekayaan budaya yang tidak kalah besar (arsitektur, kerajinan, musik, tari dan lain-lain).

Kedua, Indonesia telah satu langkah di depan karena telah menetapkan Ekonomi Kreatif sebagai konsep rencana pengembangan ekonomi nasional (Pangestu, 2012).

Ketiga, jika melihat melalui pandangan John Howkins, Indonesia juga telah mengembangkan tiga dari empat faktor utama pengembangan Ekonomi Kreatif. Tiga faktor itu adalah i) Indonesia telah mempunyai kebijakan terhadap Ekonomi Kreatif, ii)Indonesia telah mencoba membangun ekologi kreatif. Hal ini dapat dilihat munculnya kota-kota kreatif, seperti Denpasar dan Bandung, dan iii) Indonesia kini memiliki pemerintahan yang cukup stabil, sehingga sebuah kebijakan bisa bertahan walau pemerintahan berganti.

Solusinya Juga Harus Kreatif: Konsep Integrasi CSR Terarah

Konsep Integrasi CSR terarah

Menurut hemat saya, dalam mengembangkan Industri Kreatif Indonesia dibutuhkan solusi yang kreatif juga.

Solusi klise seperti menggarahkan pihak perbankan untuk aktif membiayai Industri Kreatif adalah ibarat menarik lotre yang hasilnya tidak jelas.

Pihak perbankan memang sejak lama memiliki divisi untuk membiayai UKM dan juga Industri Kreatif, namun karena seringkali Industri Kreatif bersifat abstrak maka pihak perbankan agak sulit melihat prospek keberhasilan dan juga return-nya.

Di tahun 2012, saya memcoba menciptakan konsep yang saya harap bisa menjadi solusi bagi permasalahan Industri Kreatif di Indonesia.

Saat itu saya terinspirasi oleh ucapan Richard Brandson yang pernah mengucap:

Pemerintah bukanlah satu-satunya institusi yang harus ditekan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan

Dengan kalimat itulah saya mencoba mengikutsertakan dan mensinkronkan pihak swasta dalam skema CSR yang dilihat dapat menjadi solusi tantangan pengembangan ekonomi kreatif, disamping usaha dari pemerintah sendiri.Kegagalan mengikutsertakan pemerintah menutup kemungkinan dampak positif yang berjangka panjang (Sustainable) dan juga sistematis (Systemic). Kegagalan mengikutsertakan pemerintah juga berarti melegitimasi kegagalan pemerintah.

Konsep Apa Itu?

Dalam konsep ini, posisi dan peran lingkup pemerintah selain sebagai policy makeradalah juga sebagai pencentus sebuah institusi indepeden yang bisa berupa foundation atau yayasan untuk mengintegrasi kontribusi-kontribusi CSR dari tiap-tiap perusahan pendonor yang mana hasil kontribusi itu akan di manfaatkan untuk microcredit atau kredit mikro pengembangan Industri kreatif di Indonesia dan pengembangan SDM di industri kreatif agar mereka mempunyai kemampuan berbisnis yang lebih.

Pemerintah juga berperan sebagai pendorong dengan memberikan insentif pajak yang sesuai bagi pendonor. Konsep pendirian foundation atau yayasan yang mandiri dan transparan sangat penting di konteks ini demi menepikan pandangan-pandangan negatif terhadap penanganan kontribusi CSR perusahan-perusahan pendonor. Keikutsertaan pihak swasta, dukungan pemerintah, ketransparanan yayasan ini dan produk yang diberikan yayasan ini menjadi kunci keberhasilan dari konsep ini

Berdasarkan hasil penelitian saya terhadap enam responden swasta dari lima industri yang berbeda dan yang sudah sudah menjalankan kegiatan CSR di Indonesia, Konsep Integrasi CSR Terarah pada umumnya dapat diterima oleh pihak swasta yang sudah menjalankan kegiatan CSR di Indonesia.

Pihak swasta juga melihat insentif pajak yang diberikan pemerintah bisa terus dan bahkan mendorong mereka untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan CSR.

Pihak swasta hanya menghawatirkan birokrasi dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia akan menjadi penghalang jalannya konsep ini, meskipun sistem pengawasan oleh masyarakat juga dilakukan dalam konsep integrasi CSR terarah.

Pihak swasta mengharapkan kesiapan pemerintah baik dari segi konsep, SDM, maupun sistem birokrasi internal yang jelas sehingga pelaksanakan program yang ada dan yang akan datang dapat berjalan secara maksimal. Keberhasilan menepikan kehawatirkan diatas dilihat dapat meningkatkan peran CSR dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia melalui penyedian kredit mikro dan peningkatan kemampuan SDM di sektor industri kreatif. Dua hal ini secara tidak langsung pun dapat membawa manfaat ekonomi dan peningkatan kemampuan SDM Indonesia.

Ya mungkin itulah uneg-uneg saya. Dipakai boleh tidak juga tidak apa-apa. Tapi jangan bilang tidak ada solusinya loh.

Bu Mari Elka Pangestu gak dateng sih waktu itu..hehe diganti pak Hatta, eh gak dateng juga..Yo wes.

Salam

Felix Kusmanto

About these ads